Senin, 25 Januari 2010 14:09
Sebelumnya FIFA sudah memberikan deadline penyerahan garansi tersebut pada 9 Februari nanti. Namun, kejelasan status sikap pemerintah masih menyisakan tanya. Sebab, audiensi sudah dilakukan antara PSSI, Menkokesra, Menegpora, dan KONI/KOI beberapa waktu lalu.
Menegpora Andi Mallarangeng mengungkapkan, masih ada beberapa hal dari bidding yang harus diperjelas lagi oleh PSSI. ”Kami sebenarnya tidak ingin menghalangi keinginan itu. Tapi, sikap kami sejak awal sudah jelas. Lebih baik PSSI fokus dulu pada pembenahan timnas sehingga bisa lebih berprestasi. Lebih penting ke situ daripada konsentrasi terpecah untuk hal lain. Kami memang belum cek lagi keberadaan permintaan surat dukungan yang dimaksud,” kata Andi kemarin.
Status timnas Indonesia memang sedang terpuruk seusai tereliminasi dari final round Piala Asia (PA) 2011. Rapor empat kali beruntun lolos ke PA kandas lantaran Merah Putih hanya finis di kerak klasemen Grup B Pra-Piala Asia dengan nilai tiga dari lima laga.
Peluang benar-benar terkunci rapat setelah ditaklukkan Oman dengan skor tipis 1-2 pada Rabu (6/1). Mereka sebelumnya juga kehilangan momen untuk menarik simpati karena performa buruk di SEA Games (SEAG) 2009 Laos. Timnas U-23 secara mengejutkan tereliminasi di fase penyisihan grup SEAG. Target finalis SEAG menguap juga karena Merah Putih muda hanya finis sebagai juru kunci Grup B.
Lebih parah lagi, Indonesia untuk pertama kali menyerah 0-2 dari Laos. Timnas juga tereliminasi dari Asian Games (AG) 2010 karena tidak akan diberangkatkan oleh KONI/KOI.
Andi kembali menegaskan, belum menerima pemberitahuan updatesurat garansi. ”Bukankah deadline surat yang diminta sudah lewat? Secara umum kami belum menerima laporan perkembangan surat tersebut. Saya kira semua sudah jelas. Terkait AG, kami lebih memprioritaskan cabor yang berpotensi emas dan medali. Kami juga sedang menunggu laporan KONI terkait itu,” tandasnya.
Mungkinkah PSSI akhirnya menganulir keikutsertaannya pada bidding tuan rumah PD 2022? Mereka memang tinggal menunggu surat garansi tersebut. Sebab, PSSI sudah membentuk Komite Bidding dan menetaskan konsultan.
Anggaran sekitar USD24 juta atau Rp241,1 miliar (USD1= Rp10.045) juga sudah disiapkan untuk mengikuti bidding. Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyatakan peluang memenangkan bidding menjadi lebih berat bila tidak menyertakan surat garansi pemerintah tersebut.
”Kami belum tahu perkembangan surat garansi yang diminta. PSSI tetap menunggu kepastian resminya seperti apa. Nantinya masalah ini akan dibicarakan lagi antara ketum dengan menegpora. Namun, kami sudah mengirimkan surat lagi kepada departemen-departemen terkait,” pungkasnya.
(Khrisna)
0 Komentar:
Post a Comment
Silakan isi box komentar